SUPERVISI PODES 2021

Pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena sangat terkait dengan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan pembangunan desa ditujukan untuk mendukung pelaksanaan UU Desa dan mengawal pencapaian target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 yang juga merupakan poin ketiga dari Nawa Cita Presiden Jokowi, “Membangun Desa dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Podes 2021 dilakukan terhadap seluruh wilayah administrasi desa di seluruh Indonesia. Adapun Desa yang dimaksud pada kegiatan ini adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pada pelaksanaan kegiatan Podes 2021 ini, penyebutan desa atau kelurahan atau desa adat atau nagari atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut sebagai Desa. Pendataan Potensi Desa Di kabupaten Pati dilaksanakan dari tanggal 2 Juni-30 Juni 2021.

Tujuan Pendataan Podes 2021 adalah untuk menghasilkan data bagi keperluan pembangunan wilayah, memberikan data tentang potensi wilayah, ketersediaan infrastruktur/fasilitas, serta kondisi sosial-ekonomi di setiap desa/kelurahan. Sedangkan tujuan khusus dari Podes 2021 adalah:

 1. Menyediakan data yang dapat mendukung perencanaan kegiatan Sensus Pertanian 2023,

2.  Sebagai sarana untuk updating Master File Desa (MFD),

3.  Menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah,

4. Menyediakan data bagi keperluan updating klasifikasi/tipologi desa, misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir-nonpesisir, dan sebagainya,

5.  Sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik,

6.  Menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (small area statistics),

7. Menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, variabel konteks dalam PMT, identifikasi desa rawan bencana, dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis,

8.  Menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/ kemajuan desa. 1.3 Landasan Hukum