Pencacahan Survei Kebutuhan Data 2022

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Indikator yang dihasilkan SKD

Indikator Kinerja Utama BPS (IKU)

1.         Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

2.         Persentase kepuasan pengguna terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Kabupaten/Kota Pencacahan SKD

PEMANFAATAN HASIL SKD

Hasil SKD dibutuhkan dalam kegiatan evaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB [Reformasi Birokrasi, WBK/WBBM, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)].

Survei Kebutuhan Data di Aplikasi SKD 2022