PL-KUMKM 2023, Penyediaan Basis Data Tunggal UMKM

Repost @bps_statistics

“Untuk membantu para pelaku UMKM mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM serta untuk keperluan perencanaan dan evaluasi. Untuk itu, pemerintah mendorong terciptanya data tunggal melalui penciptaan sistem informasi terintegrasi,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam keynote speech yang disampaikan melalui video pada Rapat Koordinasi Nasional Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2023 di Karawang, 27/7.

 

Rapat koordinasi nasional (Rakornas) ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan basis data koperasi dan UMKM melalui kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PL-KUMKM). Rakornas dihadiri lebih dari 400 peserta yang terdiri dari jajaran Pimpinan BPS dan Kemenkop UKM, Kepala BPS provinsi se-Indonesia, Kepala Dinas tingkat provinsi yang membidangi UMKM se-Indonesia, Kepala BPS kabupaten/kota, serta perwakilan BPS pusat dan BPS provinsi lainnya.

Dalam sambutannya ketika membuka rakornas, Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto menyampaikan Presiden RI menginstruksikan khusus kepada Menkop UKM dan Kepala BPS untuk menyediakan database jumlah, bidang usaha, dan sebaran Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Hal ini tercantum dalam Bagian Kedua (Nomor 21) Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022.

 

PL-KUMKM dilakukan Kemenkop UKM sejak 2022 di 240 kabupaten/kota. Pada tahun 2023 ini, Kemenkop UKM bersama BPS melanjutkan pendataan yang mencakup 215 kabupaten/kota di 32 provinsi. Pelaksanaan lapangan PL-KUMKM2023 akan dilaksanakan pada tanggal 15 September-14 Oktober 2023.

 

PL-KUMKM bertujuan untuk memperoleh profil koperasi dan UMKM, seperti tempat usaha, karakteristik pengusaha, dan karakteristik usaha. “Dengan kerja sama ini, data UMKM bukan hanya miliki Kemenkop UKM, tetapi juga BPS dan kementerian/lain bisa menggunakannya,” jelas Atqo.

 

#CintaData

#PLKUMKM2023