Bertempat di
Politeknik STIS Jakarta, 16 Januari 2023, seluruh kepala BPS Propinsi,
Kabupaten/Kota mengikuti Rakor dalam rangka evaluasi kegiatan 2022 dan
persiapan Kegiatan Tahun 2023.
Penekanan
disampaikan oleh Kepala BPS RI, Dr. Margo Yuwono, antara lain :
Upaya
peningkatan kualitas data Inflasi. SBH 2022 menangkap perubahan pola konsumsi
masyarakat sebagai dasar penghitungan inflasi dengan pola konsumsi yang
terbaru. Diantara yang dihasilkan dari SBH 2022 adalah Paket komoditas yang
dikonsumsi masyarakat, memperbarui komposisi nilai konsumsi pada masing-masing
komoditas (diagram timbang), menangkap pola konsumsi secara keseluruhan pada wilayah
perkotaan dan pedesaan. Pola konsumsi 90 kota inflasi existing ditambah dengan
60 kabupaten tambahan. Sebagai bahan diskusi yaitu perluasan penghitungan
inflasi seluruh kabupaten/kota
1.
Pasca pendataan lapangan
Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK). Mewujudkan satu data program perlindungan
sosial dan pemberdayaan Masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi adalah
penolakan untuk diwawancarai petugas dan Kawasan yang sulit diakses dan wilayah
terkena bencana. Untuk tahun 2023 akan diadakan Forum Konsultasi Publik (FKP)
yaitu pembahasan hasil pendataan dengan seluruh unsur di wilayah setempat untuk
menyepakati pemeringkatan kesejahteraan keluarga, peserta Kepala/aparat
desa/lurah, BPS, Tokoh masyarakat dan agama, Babinsa/Bhabinkamtibmas, ketua SLS
2.
Platform Regsosek, satu pusat
rujukan data sosial ekonomi. Membangun system infrastruktur statistic nasional
dalam mendukung SPBE, insight untuk decision maker, berfokus kepada pengentasan
kemiskinan ekstreem sebagaimana amanat inpres 4/2022
3.
Sensus Pertanian 2023.
Merupakan rekomendasi FAO melakukan sensus pertanian minimal setiap 10 tahun
sekali. Amanat UU No. 16 tahun 1997 tentang statistic. Sensus pertanian
dilaksanakan 10 tahun sekali dengan angka berakhiran 3. Tujuan besar yang ingin
dicapai dari Sensus Pertanian adalah :
a.
Gambaran komprehensip kondisi
pertanian Indonesia hingga wilayah terkecil
b.
Perbaikan tata Kelola data
pertanian Indonesia menuju Satu Data Pertanian Indonesia
c.
Mendukung kebijakan-kebijakan
strategis sector pertanian (seperti penyaluran subsidi pupuk, konversi lahan,
kedaulatan pangan, dll).
Pelaksanaan Lapangan dimulai 1 Juni 2023 dan berakhir 31 Juli 2023.