Kabupaten Pati

Beranda

Rencana Terbit

Layanan

Layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui email: bps3318@bps.go.id dengan subject Permintaan Data; Pelaporan Layanan yang Tidak Sesuai Prosedur dapat dilakukan melalui lapor.go.id

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan pelayanan kami kepada Anda, mohon partisipasinya untuk mengisi Survei Kebutuhan Data (SKD) 2024 melalui link https://s.bps.go.id/SKD3318

Kunjungi link pelayanan BPS Kabupaten Pati di s.bps.go.id/layanan3318

SOSIALISASI HASIL SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) KABUPATEN PATI TAHUN 2022

18 Agustus 2022 | Kegiatan Statistik

Pada tanggal 18 Agustus 2022 BPS Kabupaten Pati melaksanakan sosialisasi hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang bertempat di ruang Amarilis lt. 4 Hotel New Merdeka Pati. Pada kegiatan tersebut di hadiri beberapa Instansi terkait, Camat se-Kabupaten Pati dan semua pegawai organik BPS Kabuputen Pati. Sosialisasi ini di awali dengan sambutan oleh ketua Tim Susenas BPS Kabupaten Pati Wahyu Rini Astuti, S.Si, dilanjutkan dengan pengarahan dan penyampain materi oleh Kepala BPS Kabupaten Pati Anang Sarwoto, S.Si, MM, sedangkan yang bertindak sebagai narasumber adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati Indriyanto, SH, M.Si.

Susenas sebagai salah satu sumber data Sosial Ekonomi diantaranya adalah sebagai perencanaan dan evaluasi Program Pembangunan Nasional, sebagai perencanaan dan evaluasi Program sektoral (Kementerian/Lembaga), sebagai penyedia indikator SDGs, RPJMN dan Nawacita. Pemanfaatan data Susenas juga untuk menghitung Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Penyusunan Voluntary National Report SDGs Goal 4, Indeks Capaian Revolusi Mental, dan Indeks Perlindungan Anak.

Susenas menjadi sandaran utama Indonesia dalam hal kebutuhan data untuk mengimplementasikan pembangunan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Data dan indikator dari Susenas telah di pergunakan secara luas dan di pandang sebagai salah satu bukti penting yang dapat berguna untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan pemerintah. Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang penanggulangannya tidak dapat di tunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terarah, terpadu, lintas sektor dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan Undang- Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Berita Terkait